 |
| Jokowi Serahkan Langsung 10.000 Sertifikat Hak Atas Tanah di Tangerang, Target Banten Selesai 2023 |
Adapun luas lahan atau tanah yang disertifikasi dari dua kabupaten/kota tersebut adalah 5.886.544 meter persegi. Jumlah tersebut terdiri dari 4.517.312 meter persegi lahan di Kabupaten Tangerang dan 1.369.232 lahan di Kota Tangerang Selatan.
Dalam sambutannya, Kepala Negara menyebutkan alasan pemerintah terus mendorong percepatan pembagian sertifikat karena banyaknya keluhan dari masyarakat setiap dirinya pergi ke daerah. Dengan adanya tanda bukti hukum atas tanah ini, Kepala Negara mengatakan, sengketa tanah dan lahan bisa dihindari.
"Kalau bukan berupa sertifikat masih bisa disengketakan. Tapi kalau sudah pegang sertifikat, mau apa?" kata Presiden di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.
Presiden juga menuturkan alasan lainnya yaitu masih banyaknya tanah dan lahan di Indonesia yang perlu disertifikasi. Menurutnya, dari 126 juta sertifikat, baru 46 juta yang dipegang oleh rakyat.
"Dulu-dulu setahun hanya bisa mencetak 500-600 ribu. Kalau 80 juta artinya apa? Masih butuh 160 tahun bapak, ibu pegang sertifikat. Nunggu 160 tahun, bapak, ibu sanggup enggak? Nunggu 160 tahun, sengketa akan semakin banyak," lanjutnya.
Oleh sebab itu, Presiden mengungkapkan pada 2015 lalu dirinya telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menyiapkan sistem agar sertifikat ini bisa cepat diserahkan kepada masyarakat. Pada 2017 lalu, lanjutnya, sudah diserahkan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Tahun 2018 pemerintah menargetkan 7 juta sertifikat, sedangkan tahun depan 9 juta sertifikat.
"Tapi memang untuk membuat sertifikat dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote itu sebuah pekerjaan yang besar. Tapi kalau targetnya saya naikkan terus, selesaikan semua," ucap Kepala Negara.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.
Jokowi Estimasi 2023 Sertifikasi Tanah Selesai
Provinsi Banten merupakan provinsi paling barat di Pulau Jawa dengan perkiraan jumlah bidang tanah sebanyak 3.028.010 bidang tanah. "Dari jumlah tersebut, yang sudah terdaftar sebesar 2.233.444 atau 56 %," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (26/9). Artinya yang belum terdaftar ada di kisaran 44%, sebuah persentase yang cukup besar.
Berdasarkan hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menargetkan bahwa pendaftaran tanah di Provinsi Banten rampung pada tahun 2023. "Dengan kerja sama dengan semua pihak, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota agar target ini tercapai," kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Usai menyerahkan 10.000 sertipikat tanah kepada masyarakat, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah wajib dipegang oleh seluruh masyarakat agar terhindari dari konflik pertanahan. Presiden mengakui bahwa selama kunjungan ke daerah-daerah, ia banyak menerima laporan tentang konflik pertanahan.
"Selama ke daerah, saya banyak menerima laporan mengenai konflik pertanahan. Ini disebabkan karena masyarakat banyak yang tidak memiliki sertifikat tanah. Kalau sudah punya sertipikat, tidak ada yang mengaku memiliki tanah kita karena kita sudah pegang ini (sertifikat tanah)," ujar Presiden.
Presiden juga mengakui bahwa saat ini memang proses penyertipikatan tanah sedang berlangsung karena dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta yang sudah memiliki sertipikat tanah.
"Selama ini kita hanya mengeluarkan 500.000 sertipikat tanah. Kalau hanya sebesar itu yang dikeluarkan, seluruh tanah di Indonesia baru bersertipikat kira-kira 160 tahun. Ini terlalu lama," kata Presiden.
"Untuk itu saya sudah meminta kepada Pak Menteri agar segera melaksanakan proses penyertipikatan tanah ini. Alhamdulilah, tahun lalu kita berhasil mengeluarkan 5 juta sertipikat tanah. Tahun ini targetnya 7 juta sertipikat tanah serta tahun depan 9 juta sertipikat tanah," ungkap Presiden.
Nah karena 2023 targetnya baru selesai, saya rasa untuk mengawal itu jalannya cuma satu : Jokowi harus menang lagi di 2019 nanti. Sebab berganti Presiden belum tentu soal tanah ini jadi priorotas. Belum tentu mengurus sertifikat tanah akan semudah sekarang, bisa-bisa balik lagi ke jaman jahiliyah kita bayar mahal dan makan waktu tahunan hanya untuk selembar sertifikat.
#JokowiLagi
